Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Tegal Lega, Bandung - Masalah rawan pangan merupakan masalah kronis yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Faktor penyebab timbulnya masalah rawan pangan antara lain: lebih cepatnya laju pertumbuhan penduduk dari pada tingkat pertumbuhan produksi pangan, adanya bencana alam, perubahan iklim dan kemunduran sumberdaya alam dan lingkungan.

Kecenderungan semakin rawannya krisis pangan di dunia ini sebenarnya telah diingatkan oleh FAO sejak diselenggarakan Konferensi Pangan Sedunia di Roma Tahun 1974. Indikasi tersebut semakin nyata, dengan banyaknya negara-negara di beberapa kawasan dunia cenderung mengarah pada kemiskinan sebagai akibat perubahan iklim, kekeringan dan banjir serta krisis ekonomi. FAO juga menekankan bahwa masalah pangan hendaknya jangan dilihat semata-mata hanya masalah di negara-negara yang sedang berkembang, negara-negara majupun hendaknya berperan aktif untuk turut membantu mengatasinya.

Masalah cadangan pangan mendapat perhatian serius dari para Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2008 yang bertemakan “Memperkuat Cadangan Pangan Menuju Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015”. Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2008 yang telah diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 12 – 14  Nopember 2008 di Jakarta, dihadiri oleh para Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Ketua/Anggota DPRD Provinsi yang membidangi pertanian, Pokja Ahli dan Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan serta undangan dari stakeholders terkait lainnya.